CIKARANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Fatmah Hanum, mengatakan, Prioritas lain Fatmah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi saat ini menyasar kepada masalah keluarga, khususnya masalah perempuan dan anak juga keluarga berencana (KB).

“Kami akan membantu para perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam hal mendapatkan pekerjaan bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB),” katanya.

Menurut Fatma, dalam kasus kemiskinan, yang paling terkena dampaknya adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu, program keluarga harapan yang digagas oleh pemerintah pusat dianggap menjadi salah satu solusi untuk membantu kebutuhan pada keluarga tidak mampu, lansia, wanita hamil.

perihal Angka kelahiran yang kian meningkat yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ). Tahun 2017 saja terdapat kurang lebih 3 juta jiwa dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 1.03% hal ini menimbukan berbagai macam masalah seperti penganguran, KDRT dan lain- lain.

“Saya harap adanya kebijakan oprasional Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat membangun dan memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Bekasi dan dapat berhasil, bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bekasi,” katanya.

Komisi IV menaungi berbagai OPD yang menangani permasalahan nyata masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, bencana, hingga kesejahteraan tentunya menimbulkan kendala tersendiri setiap pembahasan terkait masyarakat seharusnya sangat detil. Sebaiknya setiap OPD masuk ke komisi mitranya sembari tetap mencari solusi terbaik dimulai dari internal OPD tersebut.

“Kendala kami salah satunya adalah waktu yang terbatas. Itulah yang membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diajukan belum maksimal,” sasalnya.