BEKASI KOTA – Puluhan massa dari LSM Triga Nusantara (Trinusa) geruduk kantor PT.Bina Bangun Wibawa Mukti, Jalan Rawa Tembaga, Kota Bekasi, Selasa (11/4/2023). Dengan membentangkan spanduk, LSM Trinusa meminta Dirut PT BBWM dicopot.

Dalam aksi demo, LSM Trinusa mempertanyakan proses pengangakatan dan harta kekayaan Direktur Utama (Dirut) perusahaan plat merah itu yang mencapai puluhan miliar.

Kordinator aksi demo, Mandor Baya mengungkapkan kedatangan LSM Trinusa untuk mempertanyakan pengangkatan Prananto Sukodjatmoko selaku Dirut yang dinilai cacat hukum.

“Pengangkatan Dirut cacat administrasi, cacat hukum karena n diangkat oleh Plt yang notabennya belum bisa mengangkat atau memberhentikan pejabat BUMD,” kata mandor Baya dalam orasinya.

Mandor Baya juga mempertanyakan harta kekayaan Dirut PT BBWM yang nilainya sungguh fantastis. Ia menduga ada kejanggalan harta kekayaan Dirut di tengah rendah kontribusi PAD PT BBWM terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Harta kekayaan seoranh Dirut capai Rp92 miliar. Kita akan layangkan surat ke Kemendagri terkait SK pengangkatan Dirut, kami juga akan laporkan ke Komisi Pemberantan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Setelah hampir satu jam berorasi, PT BBWM akhirnya menerima perwakilan massa LSM Trinusa masuk untuk melakukan dialog.

Sementara itu, perwakilan PT BBWM Irham mengaaku tidak bisa menjawab beberapa masalah yang dipertanyakan LSM Trinusa, karena bukan menjadi wewenangnya.

“Tadi saya sudah jawab, ada ranah yang saya bisa jawab karena memang wewenang kita, dan juga ada yang gak bisa saya jawab, karena itu wewenang pemilik saham. Kita gak mau intervensi kewenangan pemegang saham,” kata Dirham.

Terkait harta kekayaan Dirut yang turut dipertanyakan LSM Trinusa, Dirham mengatakan mempersilakan LSM Trinusa untuk melaporkan ke penegak hukum bila LHKPN Dirut PT BBWM ada suatu kejanggalan.

“Kalau memang ditemui kejanggalan silakan saja, ada ruang untuk melaporkan, kenapa kita harus jadikan tema debat, begitu kan. Lebih baik kalau teman-teman temukan kejanggalannya, silakan saja buat laporan. Negara kita negara hukum,” ujarnya. (RON)