BEKASI TIMUR – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMP Negeri di Kota Bekasi masih menyisakan permasalahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mensinyalir adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB Online. Abdul Rozak mengungkapkan dirinya banyak menerima berbagai aduan dari masyarakat hal tersebut.

“Kalau mau menciptakan iklim yang kondusif, maka harus berani transparan dalam pelaksanaan PPDB Online. Antara data dan kuota harus sinkron. Namun demikian, saya mempertanyakan kenapa jumlah kuota dan data yang disosialisasikan berbeda. Lalu, kenapa SMPN 1 dan 2 hanya menyediakan 7 rombel dengan jumlah peserta yang diterima hanya 112 anak. Dua rombel lagi kemana?,” ujar Abdul Rozak kepada awak media, Sabtu (15/7/2023).

Dari tahun ke tahun, Abdul Rozak menilai tidak ada terobosan maupun inovasi program yang linear terkait jumlah kelulusan dengan daya tampung. Padahal, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi memiliki PAD cukup besar dan postur anggaran untuk pendidikan lebih besar kedua dari OPD lain.

“Persoalannya klasik, antara kelulusan dan daya tampung tidak sinkron. Padahal jika mau, Dinas Pendidikan mengusulkan penambahan jumlah SMP Negeri secara merata di setiap kelurahan. Namun itu tidak dilakukan, apakah karena tidak ada semangat kepala dinasnya dalam memajukan pendidikan?. Kalau tidak becus, maka saya meminta jabatan Kadisdik dan sekretarisnya dicopot,” tandasnya.

Selain itu, Anggota Dewan dari Partai Demokrat ini juga menyikapi angka Rp9 milyar yang dialokasikan untuk sekolah swasta untuk menampung siswa miskin. Padahal, daya tampung negeri dan swasta saja tidak mencukupi, tetapi dipaksakan orang miskin masuk swasta.

“Jika setiap tahun sistem penganggarannya seperti ini, berarti jelas Kadisdik tidak becus mengelola anggaran. Angka Rp9 milyar itu cukup untuk membangun sekolah baru. Sehingga dari tahun ke tahun permasalahan daya tampung akan selesai. Begitu saja tidak cerdas, buat apa jadi pejabat,” katanya ketus.(RON)