CIKARANG – Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (KIM GMBI) Kabupaten Bekasi, Selasa (4/5/2021) melakukan aksi unjuk rasa.
“Tidak ada kesejahteraaan hari ini pada guru pengejar di Kabupaten Bekasi yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru pengejar untuk mencerdaskan anak anak di kabupaten Bekasi,” tutur pendemo yang berorasi di depan kantor Bupati Bekasi.
Dalam aksi unjuk rasa, para pengunjuk rasa juga melakukan doa bersama, untuk mendoakan Kabupaten Bekasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dijaga ketat petugas kepolisian dan Satpol PP.
“Kami berikan rapor merah kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, karena kami anggap gagal menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan yang dapat dibanggakan masyarakat,” lanjut pengunjuk rasa.
Selain itu menurut Ketua KIM GMBI Kabupaten Bekasi, Ardi, kurangnya transparannya anggaran covid-19 yang mencapai Rp240 Miliar, dan diduga tidak sampainya ke masyarakat, terlebih Pemkab Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran covid-19 yang luar biasa tersebut.
“Kami sebagai Intelektual Muda Gerakan Masyarakat bawah Indonesia, jelas sangat kecewa dengan Pemkab Bekasi yang seolah menutupi anggaran covid 19 yang mencapai Rp 240 miliar, namun realisasinya bantuan hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga kabupaten Bekasi,” jelas Ardi kordinator Aksi unjuk rasa.
Pendemo juga dalam orasinya meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan untuk segera turun ke Kabupaten Bekasi untuk mengaudit dan memeriksa anggaran Covid 19.
“Kami akan meminta BPK mengaudit anggaran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang di anggap telah melakukan penyelewengan dana covid 19,” katanya.
Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, juga meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk mundur dari jabatannya.
“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan di bawah dia hanya jalan di tempat,” tutupnya.(jie)