JAKARTA – Anggaran Toilet yang mencapai miliaran rupiah, membuat DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi, menggelar kembali di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/5/2021), untuk memenuhi janjinya mengawal adanya dugaan KKN, proses kegiatan “Proyek Sultan” tersebut.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda mengatakan, aksi pihaknya untuk mengawal KPK menyelidiki persoalan pembangunan toilet SD dan SMP yang tersebar, di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran sekitar Rp198 juta per-unit.
“Kami datang lagi ke gedung KPK, untuk mengawal KPK melakukan penyidikan terkait anggaran Toilet yang cukup Fantastik harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN,” kata Yogi kepada wartawan.
Selain melakukan aksi damai, DPC GMNI Kabupaten Bekasi juga menyerahkan beberapa dokumen tambahan kepada KPK, untuk menjadi dasar Penyelidikan dan Penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi, terkait anggaran Toilet Sultan.
“Kami GMNI Kabupaten Bekasi beberapa kali dihubungi pihak KPK, untuk melengkapi dokumen tambahan, terkait proses anggaran pembangunan toilet,” jelas Yogi.
“Kita berharap, hasil investigasi yang di lakukan GMNI bisa di proses lebih cepat, apakah ada unsur KKN atau tidak oleh KPK. Tapi kabarnya juga ada rekanan yang sudah dipanggil KPK,” jelas dia.
Ditambahkan Yogi, sangat mengapresiasi kinerja KPK yang sudah memintai keterangan dari pihak rekanan. Sehingga, dugaan persoalan KKN anggaran toilet sultan ini, harus menjadi perhatian dari berbagai pihak.
“Kami juga mendukung KPK mengusut tuntas dugaan aliran dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, untuk meloloskan Anggaran Toilet,” tambahnya.
“Dan yang terakhir, mendukung KPK memeriksa Bupati Bekasi dan pejabat Dinas, terkait Anggaran Toilet yang diduga melakukan nepotisme,” tandasnya. (red)